LiputanA6, Surabaya – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Dudung Rudi Hendratna mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 30 September 2025 bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 13.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.
Hingga akhir September 2025, kinerja APBN Jawa Timur menunjukkan capaian positif dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp. 178,56 triliun (63,15% dari target). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi Rp. 171,86 triliun (61,97%) dan PNBP melampaui target dengan capaian Rp. 6,69 triliun (123,11%). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp. 92,09 triliun (72,97%), terdiri dari belanja K/L Rp. 28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp. 63,45 triliun.
Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto Jawa Timur tercatat Rp. 71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar sebesar Rp. 47,37 triliun (56,2%). Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh positif dengan realisasi Rp. 100,54 triliun (67,55%), didorong oleh peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga CPO. Sementara itu, DJKN Jawa Timur mencatat realisasi lelang Rp. 4,19 triliun (76,91%) dan PNBP lelang Rp. 132,94 miliar (106,46%), menunjukkan pengelolaan aset negara yang efisien.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga 30 September 2025 menunjukkan tren positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp. 18,73 triliun (77,53%), diikuti belanja barang Rp. 7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp. 2,41 triliun (42,27%), dan bantuan sosial Rp. 99,66 miliar (71,79%). Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur, memperkuat layanan publik, dan mendorong pembangunan infrastruktur produktif.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp. 612,78 miliar (58,98%) dari pagu Rp. 1,04 triliun, dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, JKN, serta pembangunan keluarga dan kependudukan. Sementara pada sektor pendidikan, realisasi mencapai Rp. 7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp. 12,82 triliun, yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Dua program prioritas nasional turut menunjukkan kinerja yang kuat di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp. 938 miliar, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ketiga nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47%) dari target, dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di 38 kabupaten/kota. Sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan 7,97 juta jiwa pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta jiwa kehadiran (17,92%). Dari sisi anggaran, realisasi PKG mencapai Rp. 7,17 miliar hingga akhir September 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah. “Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui sinergi antar unit Kementerian Keuangan, Jawa Timur berkomitmen menjaga momentum ekonomi, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id.(A6)
