LiputanA6, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-52 TP PKK Provinsi Jawa Timur di Hotel DoubleTree Surabaya, Jum’at (19/04). Secara khusus dia memberikan arahan agar seluruh Kader PKK di Jawa Timur di berbagai lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Pasalnya, pelaksanaan 10 program pokok PKK sangat penting untuk mendukung pembangunan Jawa Timur.
“Jawa Timur memang segala sesuatunya best. Tapi, PKK ini luar biasa sekali, 10 bidang sekaligus dipikul. Kami berharap, program-program ini bisa diimplementasikan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Adhy.
Adhy memuji bagaimana fokus kerja para Kader PKK mencakup beragam bidang dan program kerja, seperti kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader PAUD, kader sandang, kader pangan, dan kader kesehatan.
Adhy juga menyoroti prestasi TP PKK bersama BKKBN dalam Tim Pendamping Keluarga untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa prevalensi stunting di Jatim tahun 2023 berada pada angka 17,7 persen. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 21,5 persen. Prevalensi stunting di Jatim sendiri terus menurun, yaitu berada di angka 19,2 persen pada 2022 dan 23,5 persen pada 2021.
“Saat ini kita masih harus terus mengatasi permasalahan penting yaitu stunting. Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di indonesia berada pada angka 21,6 persen atau turun sebesar 2,8 persen dibandingkan prevalensi 2021 sebesar 24,4 persen. Ini tumpuannya ada pada PKK,” tuturnya.
Adhy menambahkan, TP PKK Jatim berhasil mempercepat penurunan stunting. “TP PKK Jatim berhasil mempercepat penurunan ini, sehingga kita bisa berada di bawah rata-rata nasional. Jumlah ini harus terus kita tekan lagi, utamanya melalui sinergi antara TP PKK Jatim dengan berbagai dinas terkait dan Pemprov Jatim,” ujarnya.
Selain itu, diiringi juga dengan penurunan angka pernikahan dini, dimana pada 2021 di Jatim sebesar 10,44 persen, 2022 tercatat 9,46 persen, dan tahun 2023 sebesar 8,86 persen. “Kita harus menekan terus angka ini, tetapi ini sudah menjadi bukti bahwa Kader PKK Jatim terus melakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga, edukasi terhadap perempuan, serta meningkatkan kualitas pola asuh anak dan remaja dalam rumah tangga,” ucapnya.
Kami harapkan TP PKK Jatim dapat terus bersinergi dengan berbagai perangkat daerah terkait untuk berbagai program kerjanya, termasuk pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, juga untuk meningkatkan kesadaran bela negara, tuturnya.
Di akhir acara, dia menyampaikan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 sekaligus menyampaikan harapannya atas kemajuan Jatim yang didukung oleh TP PKK Provinsi Jatim. “Atas nama pribadi dan Pemprov Jatim kami menyampaikan selamat Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52. Semoga gerakan PKK di Jawa Timur semakin sukses dengan prestasi-prestasi dan inovasi program yang bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan kader-kader PKK di desa/kelurahan. Sehingga, kita bisa bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju,” ujarnya.
Melalui 10 program pokok PKK, Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Lembaga nonpemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujarnya.
Hadir dalam acara Tim Penggerak PKK, Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur turut menyampaikan selamat Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52. Semoga membawa semangat dan energi baru pada setiap langkah seluruh kader PKK, untuk bergerak bersama menyukseskan program pemerintah dan menjadi momentum mewujudkan sinergitas kader PKK, KB, Paud, Posyandu dengan kader lainnya sampai di Tingkat dasa wisma guna menggelorakan semangat pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sejahtera.
“Perwakilan BKKBN Jawa Timur siap mendukung terwujudnya Jawa Timur bebas stunting, pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya. (A6)